KUNJUNGAN WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) TERKAIT ASSESMENT PROGRESS IMPLEMENTASI RENCANA PENGAMANAN AIR MINUM (RPAM) PDAM KOTA MALANG

Malang, 18 Maret 2019

            Pada hari senin, 18 Maret 2019, World Health Organization (WHO) yang diwaliki oleh Mr Asoka Jayaratne dan Tim WHO berserta Tim pendamping dari Kementrian PUPR melakukan kunjungan untuk melakukan Assesment terhadap Progress Implementasi Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) sesuai Manual RPAM World Health Organization (WHO)

Memperhatikan surat Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Bappenas Nomor 2017/Dt.2,4/02/2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal Permohonan Dukungan WHO untuk Pengembangan Kebijakan dan Implementasi RPAM, serta sebagai kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan pada bulan Oktober 2017, WHO akan kembali melakukan assessment terhadap progress Implementasi RPAM di PDAM Kota Malang. Assesment tersebut bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia mengevaluasi efektifitas penerapan RPAM secara praktis lapangan. Hal ini selanjutnya menjadi bahan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerapan RPAM bagi penyelenggaraan SPAM antara lain melalui penyempurnaan Manual RPAM Nasional.

 Dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah dimandatkan target Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 6.1 yaitu Penyediaan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat pada tahun 2030. Untuk mendukung pemenuhan target tersebut. Pemerintah Indonesia mengembangkan Konsep Rencana pengamanan Air Minum (RPAM) sebagai kebijakan dan program air minum aman (sesuai definisi SDGs)

Saat ini, Pemerintah Indonesia bersama dengan USAID IUWASH PLUS telah mengkaji kembali konsep kebijakan RPAM. Dan hasil kajian tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan antara lain :

  1. Perbaikan instrumen pendukung RPAM (petunjuk teknis standar kualitas air, dll)
  2. Penyiapan regulasi untuk mendukung implementasi RPAM kedepan
  3. Peningkatan kapasitas pemerintah, penyelenggara, fasilitator, dll.
  4. Advokasi pelaku baik di level pusat maupun daerah